LBJ – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap fakta mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 27 September 2025, sebanyak 8.649 anak tercatat mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Berdasarkan pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Berarti, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).

Ia menambahkan, peningkatan tertinggi terjadi pada 22–27 September 2025 dengan 2.197 kasus baru.

Baca juga : Datangi Istana, Redaksi CNN Pertanyakan Pencabutan ID Liputan

Menurutnya, alih-alih meningkatkan gizi, makanan dari MBG justru menimbulkan “tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG.”

JPPI mengecam langkah pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.

“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu,” tegas Ubaid.

Ia menilai ada tiga persoalan utama: kualitas menu yang seragam dan kurang gizi, kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang didominasi purnawirawan TNI, serta minimnya partisipasi sekolah dan masyarakat dalam perencanaan.

Baca juga : Kapolda Metro Siapkan Bonus Rp500 Ribu bagi Ojol yang Rekam Aksi Kriminal

"Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak," tandas Ubaid.

Pemerintah Gelar Rapat Darurat

Menanggapi situasi ini, pemerintah mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa MBG di Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/9).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rapat tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk investigasi menyeluruh.

Prabowo juga memimpin rapat lanjutan di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Pemerintah memerintahkan penutupan sementara SPPG yang bermasalah dan mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

JPPI mendesak Presiden melakukan evaluasi total. Mereka meminta seluruh dapur MBG dihentikan sementara, mereformasi kepemimpinan BGN agar diisi tenaga profesional, serta melibatkan publik dalam pengawasan.

“Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” tutup Ubaid.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini