×
image

Diduga Keracunan, Siswa SMP Jonggol Trauma Ogah Makan MBG

  • image
  • By Shandi March

  • 27 Sep 2025

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya evaluasi penyelenggaraan MBG. (IG@Dedi Mulyadi71)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya evaluasi penyelenggaraan MBG. (IG@Dedi Mulyadi71)


LBJ – Sejumlah siswa SMPN 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (23/9). Salah satunya, Ramdan (14), menceritakan pengalamannya yang membuat ia enggan menyantap MBG lagi meski sudah pulih.

Ramdan sempat muntah empat kali dan harus mendapat perawatan di Puskesmas.

“Sekarang sudah rada mendingan,” kata Ramdan, Jumat (26/9), di rumahnya di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol.

Setelah pulang dari Puskesmas, ia sempat tidak masuk sekolah sehari. Namun saat kembali, ia memilih hanya memakan jeruk dari paket MBG.

Baca juga : Bocah Korban Kekerasan di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Saudara Kembar

“Dimakan jeruknya doang, (sisanya) dikasih ke teman,” ujarnya.

Camat Jonggol, Andri Rahman, menuturkan bahwa terdapat 1.186 siswa di SMPN 1 Jonggol. Dari jumlah itu, hanya empat siswa yang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan.

“Secara medis belum bisa dikategorikan keracunan, kita masih nunggu hasil lab,” jelas Andri, Jumat (26/9).

Seluruh siswa yang sebelumnya dirawat kini sudah dipulangkan. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Dedi Mulyadi Desak Evaluasi Vendor MBG

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya evaluasi penyelenggaraan MBG. Ia menyayangkan kejadian ini menimbulkan trauma bagi siswa.

Baca juga :Kasus Anak 8 Tahun Tewas di Kos Penjaringan, Polisi Masih Dalami Penyelidikan

“Sampai hari ini tidak (ada korban tewas), tetapi kan walaupun tidak meninggal, tetap kan itu menimbulkan trauma,” ujar Dedi di Kota Bogor, Rabu (24/9).

Menurutnya, vendor penyedia MBG harus diperiksa terkait kualitas dan kesesuaian harga.

"Artinya, saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu. Satu, betul enggak itu Rp10.000. Yang kedua, mampu atau tidak. Kalau ini ternyata tidak mampu, dan Rp10.000-nya berubah, mengalami penurunan, dievaluasi dong. Orang yang memegang amanah itu vendor pelaksananya berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," tegasnya.

Dedi menekankan agar pemerintah mengevaluasi pelaksana kegiatan demi memastikan keamanan dan kualitas gizi makanan.****


Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini

Popular Post