LBJ – Amnesty International Indonesia menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pidato presiden di PBB menyebut kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi penjaga perdamaian. Retorika yang terdengar mulia itu berbanding terbalik dengan kebijakan luar dan dalam negeri dalam isu yang diangkat," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Usman menyoroti pemilihan kata catastrophe untuk menjelaskan situasi Gaza, yang menurutnya “berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida.”

Baca juga : Prabowo Subianto Disambut Tepuk Tangan Meriah Usai Serukan Kemerdekaan Palestina di KTT PBB

Padahal, lembaga HAM internasional dan PBB sudah mengonfirmasi adanya tindakan genosida di Palestina.

Amnesty mendesak Indonesia tegas menekan Israel mengakhiri pendudukan dan memutus investasi di perusahaan yang terlibat pelanggaran HAM.

"Indonesia semestinya mendesak Israel membongkar permukiman ilegal dan berhenti berdagang atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel," ujarnya.

Amnesty juga menekankan pentingnya Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“Pidato di PBB memang penting. Tapi kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu dan kata-kata indah, tapi tindakan nyata,” tandas Usman.

Baca juga : Sirene ‘Tot Tot Wuk Wuk’ Dilarang, Bahkan Prabowo Berhenti di Lampu Merah

Ia menilai pemerintah belum serius menuntaskan pelanggaran HAM berat di dalam negeri, termasuk kasus-kasus pascakemerdekaan dan persoalan hak asasi masyarakat Rohingya.

Dalam pidato PBB, Prabowo mengangkat isu kolonialisme, tetapi Amnesty menilai pemerintah mengabaikan masalah Papua.

“Yang menjadi perhatian pemerintah di Papua adalah kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat seperti pada program food estate di Merauke,” kata Usman.

Amnesty menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan agar janji keadilan yang disampaikan Presiden di PBB tidak hanya sebatas retorika.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini