LBJ - Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan permohonan maaf atas kontroversi yang ia ciptakan setelah memberikan komentar kontroversial mengenai tuntutan publik "17+8 Tuntutan Rakyat". Purbaya, yang baru dilantik pada Senin, 8 September 2025, mengakui dirinya sebagai "menteri kagetan" dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomentar di masa depan.

"Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (9/9).

Purbaya sebelumnya menyebut tuntutan publik itu sebagai "suara sebagian kecil rakyat kita," yang memicu kritik luas di media sosial.

Baca juga : Momen Haru Perpisahan Sri Mulyani dengan Ratusan Pegawai Kemenkeu

Ia juga mengatakan bahwa jika ekonomi tumbuh 6-7 persen, masyarakat akan sibuk mencari pekerjaan dan makan enak, daripada berdemo. Pernyataan ini sontak memicu kegaduhan, hingga membuat ekonom dan pakar kebijakan publik angkat suara.

Menyadari dampak pernyataannya, Purbaya kini bertekad untuk belajar dari pengalaman dan akan meminta arahan dari mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tambahnya.

Ia juga meminta waktu untuk membuktikan kinerjanya, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih baik.

“Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur dia.

Tantangan Menanti: Kredibilitas dan Kepercayaan Pasar

Tindakan dan pernyataan Purbaya diawasi ketat, tidak hanya oleh publik tetapi juga oleh pasar keuangan. Komentar kontroversialnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Menurut Analis Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, pelaku pasar sedang bersikap 'wait and see' terhadap kebijakan para menteri baru, terutama Menteri Keuangan. Kekhawatiran akan ketidakpastian ini berpotensi menyebabkan indeks harga saham melemah dalam jangka pendek.

Baca juga : Jejak Digital Yudo Sadewa, Anak Purbaya Yudhi Sadewa yang Diduga Punya Akun Judol

Sejalan dengan itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa pernyataan Purbaya mengandung bahaya besar.

"Pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar. Pertama, ia menyederhanakan persoalan kompleks. Demonstrasi bukan sekedar masalah perut. Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan," kata Achmad.

Ia menambahkan bahwa pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu, dan keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret dapat memicu keraguan.

“Kedua, pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal,” lanjutnya.

Achmad menyarankan Menkeu Purbaya untuk segera membangun kredibilitas fiskal, membuka ruang dialog dengan publik, serta menjaga komunikasi agar tidak menciptakan kegaduhan. Menurutnya, kredibilitas seorang menteri bukan diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi dalam mengeksekusi kebijakan.

Baca juga : Yudo Sadewa, Anak Yudhi Sadewa Sebut Sri Mulyani Agen CIA Nyamar Jadi Menteri

Kontroversi yang muncul di hari-hari pertama masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa ini memberikan sinyal bahwa tugasnya tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kritik dan kekhawatiran publik serta pasar, sambil berupaya merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang optimal.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini