LBJ – Sebanyak 6.418 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (2/9). Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi potensi aksi unjuk rasa yang sebelumnya sempat direncanakan oleh sejumlah kelompok.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan seluruh personel telah ditempatkan di titik-titik strategis.

“Di DPR: 6.148 personel,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi awak media, Selasa (2/9).

Selain di DPR, sebanyak 885 personel tambahan disiagakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kawasan ini dianggap rawan menjadi titik kumpul massa.

Baca juga: Polisi Bongkar Alasan Gas Air Mata Masuk ke Kampus Unpas dan Unisba

Kombes Susatyo menekankan bahwa seluruh aparat yang ditugaskan tidak dibekali senjata api. Polisi, kata dia, akan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis.

“Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Polisi meminta massa untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, tanpa merusak fasilitas publik maupun mengganggu lalu lintas.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Susatyo.

Ia juga mengingatkan agar peserta aksi tidak membakar ban, menutup jalan, atau membuat kerusuhan.

Untuk sementara, pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR masih bersifat situasional. Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut dan memilih jalur alternatif demi kelancaran mobilitas.

Baca juga: Kronologi Kericuhan Tamansari: 48 Gas Air Mata Ditembakkan ke Dalam Kampus Unpas

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tambahnya.

Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memutuskan untuk membatalkan rencana aksi demo hari ini. Alasan pembatalan adalah kondisi Jakarta yang dinilai belum kondusif akibat maraknya kericuhan.

"Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan beberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu adalah tindakan yang jauh dari harapan kami," kata Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dihubungi, Senin (1/9) malam

Muhammad Ikram, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan aksi pada waktu yang tepat.

“Daripada itu kami memilih untuk mundur selangkah dan memastikan kalau tetap bakal ada aksi di waktu yang tepat guna tersampaikannya aspirasi dan keresahan ini dengan baik,” kata Ikram.

Sebelumnya, rencana aksi BEM SI Kerakyatan tersebar luas di media sosial dengan membawa 11 tuntutan, termasuk desakan pengesahan UU Perampasan Aset. Namun, kericuhan di beberapa titik di ibu kota membuat agenda tersebut ditunda.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih bersiaga penuh untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelompok lain yang tetap melakukan aksi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini