LBJ - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Klarifikasi ini disampaikan Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (8/5/2025), setelah sebelumnya muncul wacana mengenai syarat keluarga berencana (KB) bagi penerima bansos.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa anjuran KB, khususnya bagi calon penerima bansos yang memiliki banyak anak, tidak berarti mewajibkan vasektomi.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu," tegas Dedi.

Ia menambahkan, "Bisa dilihat di media sosial saya. (Dalam) media sosial saya, adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki, tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman." 

Baca juga: Mendagri Apresiasi Kinerja Keuangan Jabar, Sebut Capaian Dedi Mulyadi Tak Terbantahkan

Sebelumnya, pada Senin (28/4/2025) di Bandung, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat penerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos. Ia menjelaskan bahwa tujuan rencana ini adalah agar distribusi bantuan pemerintah lebih merata dan tidak terpusat pada satu keluarga.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara memikul di satu keluarga," ujarnya. 

Dedi menekankan pentingnya integrasi data penerima bansos dengan data kependudukan, yang mencakup data peserta KB, khususnya KB laki-laki.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya. 

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Sempat Tertahan Saat Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti

Klarifikasi Dedi Mulyadi ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.

Anjuran KB yang disampaikan sebelumnya bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih merata dan terkontrol, dengan fokus pada KB laki-laki sebagai pilihan yang dianjurkan, bukan sebagai kewajiban tunggal.*** 

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini