LBJ - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menjadikan yayasan sebagai mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan Irma pada Senin (21/4/2025). Ia menyarankan BGN bekerja sama dengan badan hukum yang lebih jelas seperti CV atau PT.

Menurut Irma, langkah ini akan mempermudah pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

"Sebaiknya vendor tidak perlu harus yayasan, cukup CV atau PT sehingga perlakuan hukum terhadap mereka jelas di KUHP jika mereka wanprestasi dan korup," ujarnya.

Politikus Partai Nasdem ini menilai kemitraan dengan yayasan kurang efektif dan berpotensi disalahgunakan.

Baca juga: Perempuan Naik Transjakarta, MRT & LRT Gratis di Hari Kartini, Ini Syaratnya!

Irma menjelaskan bahwa status nirlaba yayasan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi vendor MBG dengan menggunakan nama yayasan.

"Faktanya bukannya nirlaba malah merugikan rekan bisnis. Karena faktanya yang mengerjakan bukan benar-benar yayasan, tapi perusahaan yang bikin yayasan ke notaris agar bisa joint sebagai vendor di MBG. Ini yang terus terang saya kritisi," kata Irma.

Kritik ini didasarkan pada kasus di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, sebuah yayasan telah menerima dana dari BGN namun tidak membayarkannya kepada mitra dapur MBG.

"Tidak ada penyelewengan dana dari BGN, yang ada adalah kasus yayasan yang merugikan rekan catering-nya," jelas Irma.

Ia menambahkan bahwa BGN bahkan telah membayarkan uang muka untuk pendistribusian makanan kepada yayasan.

Menanggapi hal ini, Ketua BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan mengevaluasi sistem kemitraan. Evaluasi tersebut meliputi penguatan mekanisme pengawasan, identifikasi mitra, dan audit rutin oleh lembaga independen seperti BPKP.

"Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal," kata Dadan, Jumat (18/4/2025).***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini