LBJ - Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Mereka menilai rancangan tersebut berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti pada era Orde Baru.

Pada Selasa (18/3), para akademisi dan mahasiswa menggelar aksi di halaman depan Gedung Balairung UGM.

Dalam aksi ini, berbagai poster bertuliskan "Tolak RUU TNI", "Tolak Dwifungsi TNI", dan "Kembalikan TNI ke Barak" menghiasi lokasi demonstrasi.

Aksi ini diisi dengan mimbar bebas yang menghadirkan berbagai tokoh akademik. Beberapa di antaranya adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Achmad Munjid, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Herlambang Wiratraman, Dosen Sekolah Vokasi UGM Yudistira Hendra Permana, Peneliti Pukat UGM Hasrul Halili, Rektor UII Fathul Wahid, serta Guru Besar Ilmu Komunikasi UII Masduki.

"Artinya, tidak ada urgensinya membahas perubahan UU TNI. Apalagi jika prosesnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi di hotel mewah, bukan di rumah rakyat - Gedung DPR," bunyi pernyataan sikap mereka.

Baca juga : DPR Bakal Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang Hari Ini

Mereka menekankan bahwa proses pembentukan hukum harus transparan dan melibatkan publik. "Proses ini secara terang-terangan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi soal pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan hukum. Publik berhak didengarkan, dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembentukan hukum," lanjut pernyataan tersebut.

Kritik Terhadap RUU TNI

Salah satu poin yang disoroti dalam aksi ini adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU TNI. DIM tersebut mencantumkan perluasan peran anggota TNI aktif dalam jabatan sipil, termasuk dalam ranah peradilan.

Para akademisi menilai hal ini dapat mengancam independensi lembaga peradilan serta memperkuat impunitas bagi anggota militer. Mereka juga menganggap kebijakan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

"Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, dan akan membawa bangsa ini kembali pada keterpurukan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru," tegas pernyataan tersebut.

Baca juga : Ada 5.021 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo Tolak RUU TNI di Gedung DPR RI Hari Ini

Tuntutan UGM dan UII

Para akademisi dari UGM dan UII menuntut pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan terburu-buru.

Mereka juga meminta agar demokrasi tetap dijaga dan tidak melemah akibat kebijakan yang mengarah pada dwifungsi militer.

"Mendesak seluruh insan akademik di seluruh Indonesia segera menyatakan sikap tegas menolak sikap dan perilaku yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, dan kembali menegakkan agenda reformasi," bunyi tuntutan mereka.

Selain itu, mereka juga mendukung masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah dan DPR agar reformasi tetap berjalan sesuai cita-cita demokrasi.

Baca juga : Pakar Hukum Pertanyakan Sulitnya Akses Draf RUU TNI yang Akan Disahkan Hari Ini

Rektor UII Membacakan Puisi Penolakan

Dalam aksi tersebut, Rektor UII Fathul Wahid memilih menyalurkan aspirasinya melalui puisi berjudul "Kami Malu Pak Dirman".

Puisi ini menggambarkan kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perjuangan Jenderal Soedirman.

"Engkau berjuang agar tentara secara taat norma, agar kuasa kembali ke rakyat. Tapi kini ada yang lupa bahwa demokrasi butuh sipil yang kuat," kata Fathul dalam puisinya.

Puisi tersebut mendapat apresiasi besar dari peserta aksi, yang juga mempertanyakan absennya Rektor UGM, Ova Emilia, dalam aksi tersebut.

Rektor UGM Ova Emilia tidak tampak dalam aksi ini, meskipun beberapa dosen dari kampus tersebut ikut serta.

Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius, menyampaikan bahwa Ova berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Majelis Wali Amanat (MWA) UGM.

Baca juga : Wanita Ngaku Dipiting Polisi Seperti Maling Ayam, Adiknya Gelapkan Dana Sekolah Rp651 Juta

"Kalau undangan saya belum terima, cuma flyer saja yang disampaikan. Jadi, undangannya itu kan kepada mahasiswa dan dosen, tetapi secara spesifik kepada ibu rektor, nggak," jelas Andi Sandi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini