LBJ – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan rasa penasaran terkait siapa sosok di balik penggunaan mobil dinas berpelat RI 36 yang baru-baru ini viral di media sosial. Untuk menjawab rasa ingin tahunya, Mahfud bahkan memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Ada ribut-ribut tentang atraksi pengawal mobil berpelat RI 36, saya mencoba bertanya melalui sebuah akun AI, siapa pemegang mobil dinas tsb,” ungkap Mahfud MD melalui akun media sosial X (dulu Twitter) pada Sabtu, (11/1).

Namun, jawaban AI justru membuatnya terkejut.

“Saya kaget karena jawaban akun AI menyebut bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Mahfud MD dan terdaftar sebagai mobil dinas Menkominfo/Komdigi,” tulisnya.

Baca juga : Pelat RI 36 Betot Perhatian Imbas Patwal Tunjuk-tunjuk Sopir Taksi, Mayor Teddy Sebut Sudah Ditegur

Viralnya atraksi pengawalan mobil RI 36 memicu berbagai spekulasi publik mengenai siapa pengguna kendaraan tersebut.

Sebagai tokoh publik yang sempat memegang beberapa posisi strategis, Mahfud merasa perlu menelusuri informasi lebih lanjut untuk meluruskan isu yang berkembang.

Fakta Mobil Dinas RI 36

Mahfud menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada tahun 2023, dirinya tetap menggunakan mobil dinas dengan pelat RI 14, yang merupakan kendaraan resmi Menko Polhukam. Saat itu, ia ditunjuk sebagai Plt. Menkominfo setelah menteri sebelumnya, Johnny G. Plate, tersandung kasus korupsi.

“Saya kaget karena saya sama sekali tak ada hubungan dengan mobil tersebut. Dulu (2023) saya pernah merangkap menjadi Plt. Menkominfo, tapi saya tetap memakai mobil dinas Menko Polhukam RI 14,” ungkap Mahfud MD.

Baca juga : Polda Metro Jaya Panggil Brigadir DK, Polisi Patwal Diduga Bersikap Arogan Saat Kawal Mobil RI 36

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan atau memiliki keterkaitan dengan mobil dinas RI 36 yang kini menjadi perbincangan.

Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa ada celah dalam keterbukaan informasi publik mengenai kepemilikan kendaraan dinas tersebut.

Mahfud turut menyayangkan kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan dinas pemerintah.

Menurutnya, transparansi adalah hal yang penting untuk menghindari kesalahpahaman seperti yang terjadi dalam kasus ini.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini