LBJ - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bicara terus terang dan blak-blakan mengatakan tidak mau hanya dapat satu kursi Menteri, jika PDIP masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pernyataannya itu disampiakan saat memberi pidato di acara peluncuran buku 'Pilpres 2024: antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Jakarta, Kamis (12/12).

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang motivasi politik dan potensi manuver kekuasaan yang melibatkan partai terbesar di Indonesia ini.

Megawati menyebut banyak pihak yang mendesak PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, ia dengan lugas mempertanyakan keuntungan yang didapat jika partainya memilih untuk bergabung.

Baca juga : Megawati Angkat Bicara: Pilkada 2024 Sarat Manipulasi dan Kecurangan

"Banyak kan yang bilang, gabung lah ke sono. Lah gabung dapatnya apa? Lah presiden lho masa gabung," ujarnya, menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai pemenang pemilu harus dihormati.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa PDIP tidak akan mendapat posisi strategis jika bergabung.

Megawati bahkan mengungkap dilema kemungkinan bahwa PDIP hanya akan mendapatkan satu kursi menteri, dan itu pun bukan posisi penting.

"Halah nanti pasti yang lain bilang, 'dia dateng belakangan jadi enggak bisa dapat dua tiga, satu aja deh'. Udah gitu dicariin yang paling jelek. Ini buka rahasia. Sedikit," katanya blak-blakan.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan fokus pada kepentingan jatah kekuasaan, yang dapat mengundang kritik dari publik.

Hal ini dapat memunculkan persepsi bahwa kepemimpinan Megawati dan PDIP terfokus pada kekuasaan dan keuntungan politik belaka, bukan pada kontribusi untuk kepentingan rakyat kecil alias “wong cilik”, istilah yang kerap dipakai oleh partai tersebut.

Hubungan PDIP dan Pemerintahan Prabowo

Ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran tampak jelas, terutama setelah kabinet baru diumumkan tanpa keterlibatan kader PDIP.

Prabowo hanya menunjuk Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Hal ini semakin mempertegas jarak antara kedua kubu, meskipun PDIP sebelumnya digadang-gadang bakal bergabung.

Baca juga : Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Guru di 2025, Begini Perinciannya!

Di sisi lain, Megawati juga mengakui bahwa partainya banyak dimusuhi, namun ia tetap menunjukkan sikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

"Nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini, kayak enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung," ujarnya, menggambarkan dilema politik yang dihadapi PDIP.

Perspektif Publik

Pernyataan Megawati ini tidak hanya memengaruhi hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap partainya. Banyak yang menilai bahwa PDIP seharusnya lebih berorientasi pada kolaborasi dan solusi politik daripada sekadar memperjuangkan posisi kekuasaan.

Pada akhirnya, langkah PDIP dan Megawati akan menjadi penentu dalam menjaga stabilitas politik nasional.

Jika fokus utama hanya pada "dapat apa" seperti yang Megawati katakan, maka hal ini dapat memperbesar polarisasi politik yang telah ada.

Namun, jika PDIP mampu menunjukkan niat tulus untuk berkontribusi, maka hubungan dengan pemerintahan Prabowo dapat menjadi lebih harmonis.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini