LBJ - Kelompok milisi Suriah baru-baru ini menunjuk Mohammed Al Bashir sebagai Perdana Menteri sementara untuk mengelola transisi pemerintahan pasca jatuhnya rezim Presiden Bashar Al Assad. Langkah ini terjadi setelah Hayat Tahrir Al Sham (HTS), kelompok pemberontak yang memimpin kudeta, bertemu dengan para pejabat tinggi untuk membahas pembentukan pemerintahan transisi.

Mohammed Al Bashir adalah kepala Syrian Salvation Government (SSG), pemerintahan yang didirikan oleh HTS di Provinsi Idlib.

Ia lahir di wilayah Jabal Zawiya, Idlib, pada pertengahan 1980-an. Al Bashir memiliki latar belakang pendidikan teknik elektro dari Universitas Aleppo serta gelar tambahan dalam hukum syariah dari Universitas Idlib.

Baca juga : Pemberontak Kuasai Damaskus, Era Baru Suriah Dimulai

Sebelum bergabung dengan kelompok oposisi, Al Bashir bekerja sebagai kepala departemen instrumen di Perusahaan Gas Suriah.

Pada tahun 2021, ia meninggalkan pekerjaannya untuk bergabung dengan "jajaran revolusioner" di Idlib. Dalam kariernya bersama Syrian Salvation Government, ia sempat menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan sebelum diangkat sebagai Perdana Menteri di Idlib pada Januari 2024.

Dalam perannya sebagai kepala pemerintahan sementara, Al Bashir akan menjalankan tugas hingga 1 Maret 2025, sesuai mandat yang diberikan oleh komando umum.

"Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," kata Al Bashir pada Selasa (10/12).

Tantangan Pemerintahan Transisi

Idlib, yang menjadi pusat kendali Al Bashir, sebelumnya merupakan wilayah yang dikuasai berbagai kelompok oposisi sejak pecahnya perang saudara pada 2011. HTS berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya pada 2017, menjadikan Syrian Salvation Government sebagai pemerintahan de facto di wilayah tersebut.

Meski dikenal sebagai administrasi teknokratis yang mendukung sektor kesehatan dan pendidikan melalui lembaga lokal, pemerintahan ini kerap menuai kritik.

Baca juga : Suriah dalam Krisis: 16 Juta Orang Membutuhkan Bantuan Mendesak

HTS dituduh menggunakan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat, termasuk penangkapan terhadap individu atau kelompok yang menentang kebijakan mereka.

Kepemimpinan Mohammed Al Bashir di masa transisi ini menjadi sorotan, terutama dalam upaya menciptakan stabilitas dan mengatasi tantangan yang dihadapi Suriah pasca konflik berkepanjangan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini