LBJ - Dua nama besar yang tak asing lagi di dunia politik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, kini terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Kisruh ini memanas menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI.

Proses pemilihan ini semakin memanas setelah JK secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Namun, Agung Laksono, yang sebelumnya telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilihan tersebut, tak menerima hasilnya.

Menurut keterangan resmi PMI, JK dinyatakan sebagai calon tunggal dalam Munas tersebut. Meskipun begitu Agung mengklaim telah mendapatkan lebih dari 20% dukungan suara dari anggota PMI sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Baca juga : Jusuf Kalla vs Agung Laksono: Konflik Internal PMI Berlanjut ke Jalur Hukum

Namun, Agung tidak tinggal diam. Dalam Munas XXII yang diselenggarakan secara terpisah, Agung mengklaim memenangkan kursi Ketua Umum PMI, dan akan segera melaporkan hasil tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menanggapi hal ini, JK menyatakan bahwa langkah Agung melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa hanya boleh ada satu Palang Merah di setiap negara.

"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," ujar JK dengan tegas.

Agung Laksono vs Jusuf Kalla

Perseteruan antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, Agung juga pernah terlibat dalam sengketa internal Partai Golkar. Konflik ini terjadi pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX pada 29 November 2014 di Bali, di mana Agung menentang keterpilihan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar.

Hal ini kemudian memicu perpecahan dalam partai, dengan Agung membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dan mengadakan Munas tandingan di Ancol, Jakarta, pada 6-8 Desember 2014. Dalam Munas tandingan itu, Agung ditetapkan sebagai Ketua Umum.

Baca juga : Golkar Bantah Kabar Jokowi dan Gibran Jadi Anggota Dewan Kehormatan

Sengketa internal Golkar terus berlangsung dengan berbagai upaya penyelesaian. Setelah Mahkamah Partai Golkar memenangkan kubu Agung pada Maret 2015, masalah ini tetap berlanjut hingga pengadilan.

Proses hukum panjang ini akhirnya menemukan titik temu dengan rekonsiliasi kedua kubu di bawah kepemimpinan Setya Novanto, yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas Luar Biasa di Nusa Dua, Bali, pada 14-16 Mei 2016.

Dualisme Organisasi Kosgoro

Selain terlibat dalam konflik di Golkar, Agung Laksono juga sempat menghadapi dualisme di organisasi Kosgoro, yang merupakan pendiri Partai Golkar.

Pada Januari 2016, Kosgoro terpecah menjadi dua kubu setelah Aziz Syamsudin mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Bali.

Baca juga : Dendam Karena Ditipu, Pemuda Bunuh Wanita Michat di Kos-Kosan

Kubu Agung, yang masih menganggap kepengurusan mereka sah hingga 2018, menentang pengakuan terhadap Aziz dan melaporkannya ke polisi.

Upaya islah di bawah kepemimpinan Setya Novanto, dualisme di Kosgoro tetap mempengaruhi stabilitas internal organisasi. Kubu Agung dan Aziz akhirnya mencapai kesepakatan islah pada Januari 2017, di mana Agung tetap menjabat sebagai Ketua Umum Kosgoro, sementara Aziz menjadi Wakil Ketua Umum.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini