LBJ - Upaya memakzulkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kandas setelah mayoritas anggota partai konservatif memboikot pemungutan suara. Keputusan ini diambil pada Sabtu (7/12/2024) dalam rapat Majelis Nasional yang berlangsung panas.

Menurut Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik, kegagalan ini memalukan bagi demokrasi.

“Kita bahkan tidak dapat menggunakan prosedur demokratis untuk memutuskan isu nasional yang penting,” tegasnya.

Baca juga: Presiden Korea Selatan Terancam Hukuman Mati Atas Dugaan Pemberontakan

Pemakzulan ini dipicu deklarasi darurat militer oleh Yoon pada Selasa malam lalu. Langkah tersebut menuai kritik tajam, termasuk dari partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Deklarasi itu dianggap mengancam demokrasi karena melibatkan militer dalam urusan sipil.

Pasukan khusus mengepung gedung parlemen, sementara helikopter militer berpatroli di udara. Tindakan ini langsung dibatalkan oleh parlemen, memaksa Presiden Yoon mencabut dekrit tersebut sebelum Rabu dini hari.

Untuk memakzulkan presiden, diperlukan dukungan dua pertiga anggota Majelis Nasional, yakni 200 dari 300 suara. Meski 192 anggota oposisi mendukung, hanya tiga anggota PPP yang ikut dalam pemungutan suara. Akibatnya, mosi ini tidak mencapai kuorum dan dinyatakan batal.

Partai PPP khawatir pemakzulan dapat memberikan kemenangan kepada kubu liberal. Hal ini menjadi alasan mereka menolak pemakzulan meski mengkritik kebijakan darurat militer Yoon.

Baca juga: Krisis Politik di Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, Demo Pemakzulan Bergulir

Ribuan demonstran berkumpul di sekitar Majelis Nasional, Sabtu sore, menyerukan penggulingan Presiden Yoon. Mereka membawa spanduk, menyanyikan lagu-lagu K-Pop dengan lirik yang diubah, dan meneriakkan slogan anti-Yoon.

Survei menunjukkan mayoritas rakyat mendukung pemakzulan. Kegagalan ini diprediksi akan memperdalam krisis politik dan memicu gelombang protes lebih besar di seluruh negeri.

Oposisi dapat mengajukan mosi baru pada sesi parlemen berikutnya yang dimulai Rabu depan. Ketidakpuasan publik terhadap Yoon juga bisa mengubah dinamika politik di parlemen.

Tindakan Yoon tidak hanya menimbulkan reaksi domestik. Deklarasi darurat militer ini juga memicu kritik dari mitra diplomatik Korea Selatan seperti Amerika Serikat dan Jepang.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini