LBJ - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi situasi genting setelah dituduh melakukan pemberontakan. Penyelidikan polisi atas tindakan ini bisa berujung pada hukuman mati, jika terbukti bersalah.

Penyelidikan dimulai usai Yoon menerapkan darurat militer yang mengejutkan dunia. Langkah itu memicu kontroversi besar di Korea Selatan dan menuai kecaman internasional.

Menurut laporan AFP dan Euro News, Jumat (6/12/2024), darurat militer ini diumumkan Selasa malam hingga Rabu dini hari. Langkah itu menjadi dasar laporan dugaan pemberontakan yang diajukan oposisi ke kepolisian.

Baca juga: Krisis Politik di Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, Demo Pemakzulan Bergulir

Di saat bersamaan, Majelis Nasional Korea Selatan juga sedang memproses pemakzulan Presiden Yoon. Voting pemakzulan dijadwalkan Sabtu (7/12) malam waktu setempat.

"Penyelidikan pidana ini independen dari proses pemakzulan," ujar seorang sumber anonim dari kepolisian kepada Yonhap.

Tak hanya Yoon, Menteri Dalam Negeri Lee Sang Min dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun juga diselidiki. Keduanya diduga terlibat dalam penetapan darurat militer yang kontroversial ini.

Kim, yang baru saja mundur dari jabatan Menteri Pertahanan, kini dicegah bepergian ke luar negeri.

“Kami sedang memeriksa keterlibatan mereka dalam proses ini,” jelas pejabat kepolisian kepada media lokal.

Baca juga: Macron Terima Pengunduran Barnier, Prancis Hadapi Krisis Politik Baru

Jika terbukti bersalah atas dakwaan pemberontakan, Presiden Yoon menghadapi ancaman hukuman mati. Langkah ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat Korea Selatan dan komunitas internasional.

Meski begitu, masih ada peluang Yoon lolos dari pemakzulan. Namun, penyelidikan kriminal tetap menjadi ancaman besar yang sulit dihindari.

"Ini adalah salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah Korea Selatan," ujar seorang analis politik dari Universitas Nasional Seoul.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini