LBJ - Pemerintahan Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, baru saja mengalami kekalahan telak di Majelis Nasional. Pada Rabu lalu, 331 anggota parlemen yang terdiri dari berbagai partai oposisi memberikan suara untuk menggulingkan pemerintahannya. Ini merupakan pukulan besar bagi Barnier, yang ditunjuk oleh Presiden Emmanuel Macron pada September lalu.

Mosi tidak percaya ini muncul setelah Barnier menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengesahkan anggaran tanpa pemungutan suara.

Langkah ini memicu kemarahan di kalangan oposisi, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Mereka mengkritik kebijakan penghematan Barnier yang dianggap merugikan masyarakat termiskin di Prancis.

Baca juga: Serangan Israel di Gaza Tewaskan 20 Warga Palestina, Termasuk Lima Anak-anak

Ketua Parlemen, Yael Braun-Pivet, mengonfirmasi bahwa Barnier kini harus menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron.

“Sidang ditutup, dan Barnier harus mengundurkan diri,” tegas Braun-Pivet setelah hasil pemungutan suara diumumkan.

Menanggapi hasil ini, pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya bagi Presiden Macron untuk mengambil keputusan.

“Tekanan kini berada di pundak Macron,” ujarnya.

Meskipun Le Pen tidak meminta Macron mundur, ia menekankan bahwa keputusan ada di tangan Presiden Prancis.

Sementara itu, Mathilde Panot dari partai sayap kiri Tak Terkalahkan (LFI) mengungkapkan, "Kami mendesak Macron untuk mundur dan mengadakan pemilihan presiden lebih awal."

Baca juga: Israel Ancam:

Hal ini semakin memperdalam krisis politik yang tengah dihadapi Prancis.

Kekalahan Barnier ini mencuatkan pertanyaan besar tentang masa depan anggaran negara. Barnier berusaha menurunkan defisit anggaran Prancis yang saat ini mencapai 6,1 persen dari PDB.

Namun, kebijakan penghematan yang dia ajukan, yang bernilai sekitar 60 miliar euro, mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.

Menurut jurnalis Al Jazeera, Natacha Butler, keputusan Barnier untuk menggunakan kekuasaan konstitusional khusus telah menyebabkan "kekalahan telak".

“Langkah penghematan ini berdampak buruk pada masyarakat miskin, dan Prancis sekali lagi terjerumus dalam krisis politik,” kata Butler.

Setelah pemungutan suara, Barnier diperkirakan akan segera mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron. Namun, meski Barnier mundur, tantangan besar tetap ada. Pemerintahan Prancis berikutnya akan menghadapi parlemen yang terpecah dan kesulitan dalam meloloskan rancangan undang-undang.

Bahkan jika Macron menunjuk Barnier atau pejabat lain untuk bertahan sementara, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah mendalam yang dihadapi negara tersebut.

"Penggunaan kewenangan khusus dalam penyusunan anggaran 2025 juga masih dipertanyakan secara hukum," kata para ahli hukum.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini