LBJ - Korea Selatan (Korsel) kembali menjadi sorotan dunia pada Selasa malam (3/12/2024) setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer yang mengejutkan.

Pengumuman yang disiarkan langsung itu menuduh oposisi di Majelis Nasional sebagai kekuatan anti-negara yang berusaha merongrong tatanan demokrasi.

Keputusan ini memicu gelombang kritik keras dan memicu seruan pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Namun, enam jam setelah deklarasi tersebut, Yoon mencabut status darurat militer tersebut. Berikut adalah kronologi peristiwa yang menggemparkan Korsel hingga seruan pemakzulan terhadap presiden.

Baca juga : Suriah Perkuat Pertahanan di Hama, Ketegangan di Tengah Konflik Memanas

Status Darurat Militer: Tuduhan dan Pembatasan

Sekitar pukul 22.00 waktu setempat, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan secara resmi status darurat militer yang disiarkan di televisi nasional.

Dalam pidatonya, Yoon menuduh Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi sebagai kekuatan anti negara.

Dia menyebut anggota parlemen sebagai "penjahat" dan "diktator" yang berusaha melemahkan lembaga peradilan, administrasi, dan menghancurkan tatanan demokrasi di Korea Selatan.

Menurut Yoon, anggota parlemen telah memangkas anggaran-anggaran penting yang mendukung fungsi inti negara, termasuk upaya melawan kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

Dalam status darurat yang mulai berlaku pada pukul 23.00, beberapa kegiatan politik dan media dibatasi, bahkan keputusan tersebut mengharuskan dokter yang sedang mogok untuk kembali bekerja.

Bagi mereka yang melanggar aturan, tindakan penangkapan tanpa surat perintah bisa dilakukan.

Kondisi ini memicu kecemasan di masyarakat, karena status darurat militer pada dasarnya hanya diterapkan dalam kondisi perang atau krisis nasional yang besar.

Respon Parlemen dan Pencabutan Darurat Militer

Keputusan Yoon untuk menerapkan darurat militer langsung mendapat penolakan keras dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi dan menguasai Majelis Nasional.

Sekitar beberapa jam setelah pengumuman, Partai Demokrat mengajak seluruh anggota parlemen untuk berkumpul guna membahas pencabutan status darurat militer tersebut. Anggota parlemen yang hadir semakin banyak, mencapai 150 orang yang memenuhi kuorum untuk memulai sidang.

Sementara itu, pasukan keamanan yang dikerahkan untuk menjaga gedung Majelis Nasional mulai bersiaga. Namun, anggota parlemen terus berusaha masuk ke gedung untuk menggelar sidang pleno.

Dalam sidang tersebut, mereka mengusulkan pencabutan status darurat militer yang telah ditetapkan Yoon. Setelah melewati proses sidang yang intens, hasilnya disetujui oleh 190 anggota parlemen dengan suara bulat, yang menyatakan bahwa status darurat militer yang diumumkan oleh Yoon tidak sah.

Sekitar pukul 04.26, Yoon akhirnya mencabut deklarasi darurat militer setelah adanya keputusan dari Majelis Nasional dan protes besar-besaran dari masyarakat. Namun, aksi protes belum berakhir, karena sejumlah warga masih memadati depan gedung Majelis Nasional dengan seruan pemakzulan terhadap Presiden Yoon.

Baca juga : Gaza Menyandang Gelar Suram: Anak-Anak dengan Amputasi Tertinggi di Dunia

Seruan Pemakzulan dan Reaksi Publik

Demonstrasi di luar gedung Majelis Nasional semakin membesar. Massa mengungkapkan rasa marah dan kebingungannya atas keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer.

"Apa yang dia katakan tentang komunisme hanyalah dogma belaka, tidak ada hubungannya dengan kenyataan," ujar salah satu demonstran.

Protes semakin memanas dengan seruan untuk memakzulkan Presiden Yoon.

"Makzulkan Presiden Yoon," teriak sejumlah demonstran yang menuntut parlemen melindungi demokrasi negara.

Aksi pemakzulan ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin dalam antara pemerintah dan oposisi di Korsel, serta kekhawatiran masyarakat terhadap upaya pengendalian kekuasaan oleh eksekutif yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini