LBJ - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan tegas terhadap tudingan yang menyebutkan dirinya mengerahkan "partai cokelat" (parcok) untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2024, khususnya di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Istilah "partai cokelat" merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam politik praktis. Jokowi menanggapi tudingan ini dengan meminta pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.

Pada kunjungannya ke Kota Medan, Jumat, 29/11), Joko Widodo (Jokowi) diminta sejumlah awak media untuk  memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya menggunakan "partai cokelat" untuk memenangkan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantunya. Partai cokelat sendiri merupakan istilah yang belakangan dihubungkan dengan aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam politik praktis.

Baca juga : Jokowi Buktikan Pengaruhnya di Jateng: Luthfi-Yasin Menang Telak di Pilkada 2024

Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi memberikan jawaban singkat dan langsung.

"Tanyakan ke Pak Bobby," ujar Jokowi, merujuk pada Bobby Nasution sebagai calon gubernur yang dimaksud.

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," tandas Jokowi.

Jokowi meminta agar tuduhan tersebut tidak hanya menjadi spekulasi dan lebih baik dibuktikan melalui jalur hukum jika memang ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK kan ada mekanismenya," tegasnya.

Tudingan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tuduhan mengenai keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 semakin memanas setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa banyak laporan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri.

Hasto menyebut bahwa partai berlambang banteng moncong putih menerima banyak laporan yang menunjukkan adanya campur tangan aparat kepolisian di sejumlah wilayah dalam Pilkada Serentak 2024, termasuk Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Baca juga : Hasto Kristiyanto Sebut Jokowi Dalang Kriminalisasi Anies Baswedan di Kasus Formula E

"Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum," ungkap Hasto dalam konferensi pers (20/11). Ia menambahkan bahwa campur tangan ini menunjukkan adanya ancaman terhadap pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan adil.

Hasto juga mengungkapkan bahwa intervensi ini diduga untuk memperkuat kekuasaan dinasti Jokowi dan memperjuangkan kepentingan keluarga.

"Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan 'Partai Cokelat' yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi," ujarnya dengan nada menyesalkan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini