LBJ – Bantuan yang diumumkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengkritik langkah tersebut, menyebutnya sebagai upaya kampanye dini menjelang Pilpres 2029.

Bantuan yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat, menurut Sitorus, kini tampak lebih seperti taktik politik yang memanfaatkan anggaran negara.

Jhon Sitorus merasa heran dengan munculnya bantuan yang diklaim berasal dari Wakil Presiden Gibran.

Menurutnya, hal ini sangat berbeda dengan tradisi sebelumnya.

Baca juga : Pilkada 2024, Prabowo Nyoblos di Bogor, Gibran di Solo

"1990an: Bantuan Negara, 2010an: Bantuan Presiden Republik Indonesia, 2024: Bantuan Wapres Gibran," ujar Sitorus, mengungkapkan kebingungannya atas perubahan penyebutan bantuan tersebut.

Ia menduga, dengan menggunakan nama Gibran, bantuan ini lebih bertujuan untuk memperkenalkan figur Gibran dalam konteks politik nasional yang lebih luas.

Sitorus pun menganggap bahwa bantuan ini, meskipun mengunakan anggaran negara, sesungguhnya lebih berfungsi sebagai bagian dari strategi kampanye untuk Pilpres 2029.

"Sama-sama menggunakan APBN, tapi dulu tujuannya benar-benar membantu, sekarang tujuannya kampanye dini demi pilpres berikutnya (2029)," lanjutnya, menegaskan bahwa cara ini memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan politik jangka panjang.

Kritik Terhadap Etika dan Moral Gibran

Lebih lanjut, Sitorus menyebutkan bahwa Gibran tidak merasa bersalah atau mengoreksi tindakannya meskipun bantuan ini viral dan memicu polemik.

Baca juga : Prabowo Minta Bentuk Data Tunggal Bansos, Mensos Target Rampung Desember

"Orang yang TAMAK dan RAKUS akan kekuasaan tidak pernah merasa bersalah sekalipun salah," ucapnya.

Selain itu, Sitorus juga menyinggung soal prinsip dasar etika dan moral yang seharusnya dijunjung oleh seorang pemimpin.

"Dia tidak memahami prinsip dasar etika dan moral. Apapun yang dilakukannya selalu dianggap benar," tambahnya. ***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini