LBJ - Iran dijadwalkan mengadakan perundingan nuklir dengan Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat mendatang. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan hal ini pada Minggu, dengan konfirmasi tambahan dari pejabat Inggris.

Perundingan ini mencakup isu nuklir, Palestina, dan Lebanon.

"Berbagai isu regional dan internasional akan dibahas," ujar Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Namun, lokasi pertemuan masih dirahasiakan oleh kedua belah pihak.

Baca juga: Hizbullah Serang Pangkalan Militer Israel: Respon Serangan Israel

Ketegangan atas program nuklir Iran meningkat setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengeluarkan resolusi mengecam Iran. Resolusi tersebut diadopsi pada Kamis, didukung oleh 19 dari 35 anggota IAEA. Tiga negara Eropa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah pendukung resolusi itu.

Resolusi tersebut mengecam Iran atas kurangnya kerja sama terkait pengawasan nuklir. Meski bersifat simbolis, langkah ini menunjukkan tekanan internasional terhadap Iran. Sejak 2020, ini adalah kali ketiga PBB mengeluarkan resolusi serupa.

Iran mengumumkan pengembangan sentrifus canggih untuk memperkaya uranium.

"Kami akan meningkatkan kapasitas pengayaan secara substansial," kata Behrouz Kamalvandi, juru bicara organisasi energi atom Iran, kepada media pemerintah.

Baca juga: Saudi dan Iran Gelar Pertemuan Militer di Teheran, Bahas Diplomasi Pertahanan

Meski begitu, Iran menyatakan komitmen melanjutkan kerja sama dengan IAEA.

Kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia pada 2015 sempat menjadi tonggak diplomasi. Namun, pada 2018, AS menarik diri dari perjanjian ini di bawah pemerintahan Donald Trump. Sejak itu, Iran mengurangi kerja sama dengan IAEA dan meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya.

Menurut laporan IAEA, Iran hampir mencapai ambang batas 90 persen pengayaan uranium—cukup untuk membuat senjata nuklir. Meski Iran membantah ambisi ini, langkah-langkah yang diambil memicu kekhawatiran global.

"Kami tetap berkomitmen untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, termasuk tindakan cepat jika diperlukan," kata Kementerian Luar Negeri Inggris kepada AFP.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini