LBJ - Australia menolak visa mantan Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, dengan alasan potensial memicu ketegangan sosial. Keputusan ini memancing diskusi terkait kebijakan visa berbasis stabilitas sosial.

Pada Kamis (21/11), pemerintah Australia menolak permohonan visa Ayelet Shaked. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Australia.

Langkah ini diambil sesuai ketentuan Migration Act. Ketentuan tersebut memungkinkan penolakan visa jika dianggap berpotensi memicu ketegangan sosial.

Shaked adalah mantan Menteri Kehakiman Israel (2015-2019) dan Menteri Dalam Negeri (2021-2022). Ia dikenal sebagai tokoh kontroversial karena mendukung pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Shaked juga aktif di partai sayap kanan New Right selama menjadi anggota Knesset.

Shaked dijadwalkan menghadiri konferensi keamanan di Canberra, Australia. Konferensi itu diselenggarakan oleh Dewan Urusan Yahudi dan Israel/Australia serta Strategic Analysis Australia.

Acara ini dirancang untuk membahas isu pertahanan dan keamanan global. Namun, otoritas Australia menilai kehadiran Shaked dapat "menghina" warga Australia atau memicu ketegangan komunitas tertentu.

Penolakan disampaikan pada Kamis (21/11). Hal ini membuat Shaked batal hadir dalam konferensi yang dijadwalkan pekan depan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian Dalam Negeri Australia belum memberikan komentar resmi. Panitia konferensi juga tidak menyampaikan respons langsung terkait dampak penolakan tersebut terhadap acara mereka.

Penolakan visa Shaked menyoroti kebijakan Australia yang mengutamakan stabilitas sosial. Keputusan ini juga memperlihatkan langkah hati-hati pemerintah dalam menghadapi tokoh-tokoh kontroversial.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini