Senat AS Tolak RUU Pembatasan Penjualan Senjata ke Israel
By Cecep Mahmud
21 Nov 2024

Senat Amerika Serikat menolak RUU untuk membatasi penjualan senjata ke Israel. (X/@EYakoby)
LBJ - Senat Amerika Serikat menolak rancangan undang-undang untuk membatasi penjualan senjata ke Israel. Resolusi ini merupakan upaya untuk menghentikan bantuan militer tanpa syarat kepada Israel di tengah konflik Gaza. Meski gagal, momen ini dianggap titik awal perubahan dalam kebijakan luar negeri AS.
Senat AS menolak Resolusi Penolakan Bersama (JRD) yang diajukan Bernie Sanders. Resolusi ini bertujuan memblokir penjualan senjata ofensif ke Israel.
Pemungutan suara menghasilkan 79 penolakan dan hanya 18 dukungan. Dua resolusi tambahan dengan isu serupa masih menunggu keputusan.
Baca juga: Amerika Serikat Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
Senator Bernie Sanders memimpin inisiatif ini bersama beberapa senator Demokrat progresif seperti Tim Kaine dan Jeff Merkley.
Sanders menyebut tindakan ini sebagai langkah menegakkan hukum AS. Beth Miller dari Jewish Voice for Peace menyebut pemungutan suara ini sebagai "titik balik."
Pemungutan suara berlangsung pada Rabu (tanggal tidak disebutkan) di Senat Amerika Serikat. RUU ini muncul di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza.
Sebagian besar senator, termasuk Partai Republik dan beberapa Demokrat, menilai pembatasan bantuan ke Israel akan melemahkan sekutu AS di Timur Tengah. Senator Jacky Rosen menyatakan, "Israel memiliki hak mutlak untuk membela diri."
Baca juga: OCHA Desak Israel Buka Akses untuk Selamatkan Nyawa Ribuan Orang
Penolakan ini mencerminkan dukungan kuat AS untuk Israel meskipun ada kritik internasional. Menurut studi Universitas Brown, AS telah menghabiskan $17,9 miliar dalam setahun terakhir untuk membantu Israel.
Dukungan ini menuai kecaman dari kelompok hak asasi, seperti Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), yang menyebut kebijakan Biden "gagal secara moral."
Beth Miller mengatakan, "Ini terlalu sedikit dan terlambat, tetapi langkah ini tetap penting."
Ia menekankan pentingnya menghentikan bantuan militer yang digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia.***
Sumber: AlJazeera
Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini