LBJ - Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menghadapi ancaman serius akibat undang-undang baru yang diadopsi oleh parlemen Israel. Jika aturan ini diberlakukan, UNRWA akan dilarang beroperasi di wilayah Israel, termasuk di Gaza dan Yerusalem Timur.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan bahwa pelarangan ini dapat menyebabkan “konsekuensi mengerikan” bagi masyarakat Palestina di Gaza.

"Tanpa UNRWA, lebih dari 660.000 anak Palestina akan kehilangan hak pendidikan mereka," ujar Lazzarini dalam pernyataannya di komite Majelis Umum PBB pada Rabu lalu.

Menurut Lazzarini, pendidikan adalah salah satu aspek vital yang disediakan oleh UNRWA di Gaza, di mana belum ada otoritas pemerintahan yang stabil dan mampu menyediakan layanan ini.

Baca juga: UEA Kutuk Keras Pernyataan Israel soal Kedaulatan atas Tepi Barat

"Jika UNRWA hilang, satu generasi akan kehilangan akses pendidikan dan hal ini akan menyuburkan 'benih-benih marginalisasi dan ekstremisme'," katanya memperingatkan.

UNRWA telah lama menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para pengungsi Palestina dan keturunan mereka, yang kini berjumlah sekitar enam juta orang. Di Gaza, keluarga pengungsi mencakup sebagian besar dari total 2,3 juta penduduknya.

Beberapa kelompok bantuan internasional turut memperingatkan bahwa larangan ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Gaza.

Kendati Israel menyatakan bahwa organisasi internasional lainnya dapat mengisi peran yang ditinggalkan UNRWA, namun banyak pihak menilai bahwa kehadiran UNRWA tetap krusial.

Baca juga: Trump Tunjuk Mike Huckabee Jadi Duta Besar AS untuk Israel

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield juga menyebutkan bahwa keberadaan UNRWA di Gaza “sangat diperlukan” dan mendesak Israel untuk tidak menerapkan kebijakan ini.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa jika UNRWA tidak lagi beroperasi, maka tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pendudukan akan jatuh ke tangan Israel.

"Jika UNRWA ditutup, Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina," ujar Guterres.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan bahwa pihaknya telah “melepaskan Gaza sepenuhnya pada 2005” dan hanya akan bekerja sama dalam bentuk dukungan kemanusiaan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini