LBJ - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali menjadi sorotan setelah meminta kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun. Pigai menyebut anggaran yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang menilai permintaan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

Natalius Pigai mengungkapkan bahwa anggaran yang saat ini tersedia di Kementerian HAM tidak memadai untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, nggak bisa," ujar Pigai dalam keterangannya pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa anggaran besar dibutuhkan agar visi Presiden RI terkait HAM dapat tercapai secara maksimal.

Baca juga : Natalius Pigai, Sosok Inspiratif dari Juru Parkir Menuju Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," tambah Pigai.

Pigai juga menekankan pentingnya memperbaiki berbagai sektor di Kementerian HAM yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan kenaikan anggaran tersebut, Pigai berharap dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo yang menekankan penegakan HAM.

Tanggapan DPR

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa usulan kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun ini masih harus dipelajari lebih mendalam oleh DPR. Menurut Adies, laporan dari komisi terkait akan menjadi dasar untuk menentukan apakah permintaan ini masuk akal atau tidak.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar ke Rp 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya," ungkap Adies dilansir dari YouTube Kompas TV.

Adies menyebut bahwa pihaknya akan meminta laporan dari Komisi XIII yang membawahi urusan Kementerian HAM. DPR akan mempertimbangkan apakah kenaikan anggaran ini benar-benar diperlukan dan sejalan dengan kebutuhan aktual kementerian.

Baca juga : Dari Pemecatan 1998 hingga Penunjukan Penasihat, Ini Perjalanan Hubungan Prabowo-Wiranto

"Kita akan minta laporan dari teman-teman komisi XIII. Kebetulan saya membawahi komisi XI, XII, XIII, banggar, dan BAKN. Nanti kita akan lihat apakah make sense atau tidak," tambah Adies.

Permintaan kenaikan anggaran ini tentunya mengundang reaksi publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran sebesar itu untuk sektor HAM.

Banyak yang berharap agar usulan tersebut ditinjau secara komprehensif dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi penegakan HAM di Indonesia.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini