LBJ - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp8,035 triliun. Kebijakan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Surat dari Kementerian Keuangan intinya untuk melakukan efisiensi sebesar 8,035 triliun rupiah," ujar Suharti dalam rapat tersebut, dikutip Jumat (7/2). Ia juga menunjukkan surat resmi dari Kemenkeu yang tertanggal 24 Januari, yang merinci pemangkasan anggaran di berbagai pos belanja kementerian.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, anggaran yang paling banyak mengalami efisiensi adalah pengeluaran untuk alat tulis kantor, yang dipangkas hingga 90 persen.

Baca juga : Prabowo Akan Teken Inpres Sekolah Rakyat, Solusi Pendidikan Unggul bagi Masyarakat Miskin?

Selain itu, beberapa pos anggaran lainnya juga mengalami pemangkasan signifikan, di antaranya:

·      Percetakan dan Souvenir: 75,9%

·      Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: 73,3%

·      Kegiatan Seremonial: 56,9%

·      Perjalanan Dinas: 53,9%

·      Kajian dan Analisis: 51,5%

·      Jasa Konsultan: 45,7%

·      Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45,0%

·      Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40,0%

Baca juga : Prabowo Subianto Sindir Menteri ‘Dablek’, Isyaratkan Reshuffle dalam Waktu Dekat?

·      Infrastruktur: 34,3%

·      Diklat dan Bimtek: 29,0%

·      Peralatan dan Mesin: 28,0%

·      Lisensi Aplikasi: 21,6%

·      Bantuan Pemerintah: 16,7%

·      Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2%

Dampak Pemotongan Anggaran

Efisiensi ini dinilai perlu untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap program pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas sekolah, serta bantuan pemerintah kepada siswa kurang mampu.

Baca juga :Momen Miris! Warga Serbu Mobil Pengangkut Gas LPG 3 Kg, Cuma di Era Prabowo?

Langkah efisiensi anggaran ini menjadi perhatian publik, terutama karena sektor pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat berharap agar kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.***.

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini